REDAKSIRIAU. CO, PEKANBARU - Pemprov Riau tidak bisa berperan banyak terhadap polemik yang membelenggu Pemkab Kuansing. Tidak adanya satu suara antara Pemkab dan DPRD Kabupaten itu akhirnya membelenggu rakyat, dengan keterlambatan harmonisasi APBD. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Rahmad Rahim, harusnya persoalan seperti ini tidak menonjolkan ego masing-masing lembaga, sehingga harus mengorbankan kepentingan masyarakat. "Kalau bentrok-bentrok melulu kasihan rakyak. Ini DPRD kan wakil rakyat. Kalau seperti ini. Dewan juga harus bijak dalam mengambil sikap. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan, sampai kapan APBD itu tidak bisa dijalankan. Ujung-ujungnya juga akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat," katanya kepada bertuahpos.com, Senin (03/04/2017). Dia menambahkan, jika masalah ini terus dibiarkan berlarut-larut, maka tidak akan kucuran APBD triwulan I/2017. Hal ini tentunya berdampak terhadap kinerja kontraktor yang menang tender. Akan ada banyak dampak buruk terhadap tidak tersalurnya APBD itu. Baca: Lambatnya Realisasi APBD Pemprov Riau Akan Picu Inflasi "Proyek tidak jalan, tukang tidak bekerja. Efeknya banyak, anak-anak mereka mau sekolah, istri mereka juga mau makan. Kalau seperti ini apa yang diinginkan. Cobalah, keinginan seperti apa yang diharapkan DPRD sampai segitu idealisnya," kata Rahmad Rahim. Namun demikian pihaknya menyadari bahwa, dalam hal ini tidak ada kewenangan dari Pemprov Riau untuk ikut campur. Hanya saja, APBD itu harus segera dilakukan evaluasi dan verifikasi.