REDAKSIRIAU.CO.ID, PEKANBARU — Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam resfiadi, angkat bicara terkait wacana pemangkasan subsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk haji reguler.

Syam menyarankan, semua pihak terkait bermuyawarah. “Sepertinya perlu dibicarakan antara Kemenag, DPR dan BPKH apa maksud tujuan Wapres agar haji reguler tidak perlu disubsidi,” kata Syam seperti dikutip dari ihram.co.id.

Syam mengatakan, perlunya pihak terkait seperti Kemenag, DPR, dan BPKH bermusyawarah agar keputusan meniadakan subsidi untuk jamaah haji reguler diputuskan bersama. 

Karena selama ini jamaah yang berangkat tahun berjalan ongkos hajinya disubsidi. “Harus dimusyawarahkan agar tidak sepihak keputusannya,” ujarnya. 

Syam menambahkan selama ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji umrah diputuskan antara pemerintah dan DPR, tidak diputuskan berdasarkan individu.

Karena masalah haji ini menyangkut dengan kepentingan banyak pihak. “Karena itu haji diputuskan bersama DPR dan BPKH,” katanya.

Sampai saat ini baru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mendukung rencana pemangkasan subsidi haji secara bertahap. 

Hal ini menyusul pernyataan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, yang menyebut besaran subsidi haji terlalu tinggi. 

“Proses edukasi, berangkat haji itu berprinsip pada kemampuan pembiayaan. Istithaah-nya itu termasuk kemampuan keuangan yang memadai,” kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu, dalam kegiatan media briefing yang dilakukan daring pada 13 Januari 2021.

Bertuahpos.com