Gubri Jawab Rekomendasi Fitra Riau Soal HAKI
"Iya begitu, itu juga yang akan jadi gol kita setelah HAKI ini," katanya, kepada wartawan, Rabu (23/11/2016).
Sebelumnya, Fitra ingin perayaan HAKI 2016 di Riau tidak hanya sebatas perayaan seremoni dan peresmian tugu saja. Dijadikannya Riau sebagai tuan rumah tentunya, menjadi beban moral bagi Riau sendiri terhadap komitnen memberantas korupsi. Apalagi beberapa pejabat dan Gubernur Riau sudah pernah terjerat dalam kasus hukum terkait soal tindakan korupsi yang sudah dilakukan.
Rekomendasi yang diajukan Fitra Riau lebih kepada bentuk transaparansi Pemprov Riau dalam melakukan pengelolaan anggaran. Terkait masalah ini, Fitra sempat beberapa kali memperkarakan Pemprov Riau hingga masuk dalam persidanfan KIP.
Andi Rachman mengatakan pembelaannya, pada prinsipnya Pemprov Riau sudah mulai memperbaiki diri terhadap transaparansi dalam pengelolaan keungan daerah. "Saya tidak tahu pasti yang mana yang dimaksud oleh Fitra. Tapi yang pasti kita sudah terbuka untuk kelola anggaran," ujarnya.
Soal transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan Pemprov Riau, jika tidak ada data yang diinginkan Fitra Riau dalam website, bisa dilakukan usulan permohonan minta data langsung ke Pemprov Riau. Bisa emali kelembagaan resmi secara langsung, misalnya dinas terkait, atau perorangan.
Dia menjamin kepala dinas dan badan dilingkungan Pemprov Riau sudah mengetahui hal ini dan bersikap terbuka. Dia berjanji akan memperbaiki sitem di lingkungan Pemprov Riau secara kontinue. Tidak hanya tingkat Provinsi Riau saja, tapi bentuk transparansi juga akan dihimbau sampai ke kabupaten/kota se Riau.
"Kita ini tidak mundur lagi. Makanya bentuk transparansi ini memang yang perlu kita dorong," tambahnya.
