BUMD Riau Bermasalah, Pemprov Maunya Seperti Apa?

REDAKSIRIAU.CO, PEKANBARU - Dari tujuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau, sebagian besar masih dalam kategori bermasalah. Terutama soal pengelolaannya. Pemprov Riau punya indikator tersendiri, BUMD Riau akan dikelola apa? dan bagaimana? Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, Pemprov Riau ingin BUMD itu berfungsi, sebagai lembaga swasta yang memberikan kontribusi lebih terhadap pendapatan asli daerah. "Sekaligus sebagai wahana tempat lapangan kerja bagi masyarakat," katanya, Selasa (28/02/2017). Ada tiga BUMD Riau yang saat ini perlu dapat perhatian khusus oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK). Jawaban singkat Andi Rachman itu dianggap sudah mewakili keinginan Pemprov Riau terhadap masalah BUMD selama ini. Baca: BPKP: Oknum Berniat Jahat di BUMD Riau Harus Diselesaikan Artinya, seluruh BUMD Riau dianggap belum memberikan kontribusi lebih sesuai keinginan pemegang saham terhadap PAD. Meminta bantuan dari BPKP menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Riau terhadap perbaikan perusahaan plat merah itu. Termasuk tata kelola, manajemen, kinerja pegawai, bahkan sistem internal dari perusahaan itu. Dalam situasi keuangan daerah seperti ini, kata Andi Rachman, Pemprov Riau berharap besar kepada tujuh perusahaan milik pemerintah daerah itu, untuk memberikan kontribusi. Baca: Tiga BUMD Riau Ini Perlu Penanganan Khusus BPKP Namun kekecewaan yang saat ini dialami, hanya bisa diselesaikan dengan cara memperbaiki tata kelola BUMD itu. Termasuk dengan meminta pihak BPKP untuk melakukan audit. "Maunya seperti apa, tentu berfungsi sebagai perusahaan daerah, yang dibentuk oleh pemerintah daerah, tentu harus ada kontribusi terhadap pendapatan daerah," tambahnya.