REDAKSIRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Peringatan hari koperasi ke-69 tahun 2016 yang dipusatkan di Gedung Engku Kelana Kota Tembilahan, Inhil yang di hadiri Deputi Kementrian Koperasi dan UKM RI Bidang Restrukturisasi Usahan Ir.Yuana Sutyowati, MM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Drs.H.Darius Husin, MM, berlangsung hikmat, Senin (19/9/2016).

  

Bupati H M Wardan yang juga hadir bersama Anggota DPRD Provinsi Riau dan DPRD Inhil, Sekda H.Said Syarifuddin, Kepala Perwakilan BRI Tembilahan dan Pejabat Eselon serta Camat se-Kabupaten Inhil menyampaikan bahwa dengan adanya reformasi koperasi yang ada saat ini diharapkan dapat penyempurnakan tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat dapat terwujud dengan aktif dengan bergeraknya koperasi tersebut.

  

"Sesuai dengan tema peringatan Hari Koperasi Ke-69 yaitu ”Reformasi Koperasi mewujudkan ekonomi berdikari” di harapkan kedepan kita melakukan inventirisasi koperasi-koperasi yang ada terutama legalisasi dan perizinannya sehingga kedepan melalui koperasi betul-betul dapat mensejahterahkan anggota dan masyarakat," kata Wardan.

  

Peringatan Hari Koperasi Ke-69 tahun 2016 di Kabupaten Inhil ini sebelumnya diawali dengan apel upacara dilanjutkan dengan pembukaa Bazar dan pasar murah yang diresmikan deputi-deputi Kementrian Koperasi dan UKM RI Bidang Restrukturisasi Usahan Ir.Yuana Sutyowati, MM yang di pusatkan di halaman Gedung Engku Kelana.

  

Usai Pembukaan Bazar dan Pasar murah di lanjutkan dengan penandatanganan Mou antara Pemkab Inhil dengan PT BRI yang lansung di tandatangani Bupati H M Wardan dengan kepala perwakilan BRI Tembilahan yang di saksikan Deputi Kementrian Koperasi dan UKM RI Bidang Restrukturisasi Usahan Ir.Yuana Sutyowati, MM, Kepala Dinas Koperasi  Provinsi Riau dan PEMKAB Inhil.

  

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan penghargaan Kepada UMKM Kartu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), penyerahan piagam penghargaan kepada Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang berprestasi tingkat Kabupaten Inhil tahun 2016, penyerahan Sertifikat Badan Hukum Kepada Koperasi dan penyerahan sertifikat / Akta Agraria kepada UMKM oleh Bupati.