REDAKSIRIAU.CO, PEKANBARU - Majlis Ulama Indonesia (MUI) Perwakilan Riau meminta Pemerintah Provinsi Riau, agar bijak dalam menggunakan anggaran rakyat. Anggaran pengadaan parfum ruangan di kantor gubernur dianggap sebuah tindakan yang Mubazir. Kabar yang sempat mencuat soal dana pengadaan parfum itu sampai menghabiskan anggaran sebesar Rp1,2 miliar adalah bukti bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah belum bisa memilah mana yang prioritas. "Soal pengelolaan anggaran rakyat yang dipegang pemerintah itu memang semuanya tergantung dan menjadi otoritas mereka bagaimana membuat perencanaan. Harusnya lebih bijak memang dan jangan mubazir. Kalau untuk pengadaan parfum saja sampai segitu, mubazir namanya itu," katanya Ketua MUI Riau M Nazir Karim, saat dikonfirmasi bertuahpos.com, Kamis (18/08/2016). Dia menyebutkan secara umum boleh saja anggaran itu digunakan untuk aksesoris acara dan pergelaran khusus. Sebab kegiatan-kegiatan pemerintah yang bersifat di lapangan terbuka perlu hal itu. Namun jika dana Rp1,2 miliar hanya untuk pengadaan pengharum ruangan rasanya tidak wajar. Menurut Nazir Karim pemerintah harus bisa mengkaji ulang atau melakukan rasionalisasi terhadap anggaran pengadaan pengharum ruangan itu. Dengan kata lain, di tengah pemerintah mengeluh tidak kekurangan anggaran, harusnya pemerintah tidak boros menggunakan dana untuk hal yang tidak terlalu urgen. "Mereka bisa pilah lah, mana yang betul-betul prioritas dan bermanfaat. Bukan tidak boleh, asal logis," ujarnya. Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Riau harus menghitung ulang soal anggaran pengadaan untuk pengharum ruangan tesebut. Secara umum dia setuju asal jumlahnya logis. Sebab saat ini pemerintah juga dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabel dalam mengelola anggaran. Masyarakat dalam hal ini tentu ikut mengawasi tentang kinerja tersebut. "Mubazir itu, kalau bisa dihitung ulang, ya harus dihitung ulang. Tak akan setiap hari ruangan saja harus wangi. ada banyak cara lain untuk mengharumkan ruangan. Maksud saya masih banyak hal lain yang harus menjadi prioritas pemerintah," tambahnya.