REDAKSIRIAU.CO, SEMARANG, – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan keluhan dari para pengusaha terkait realisasi program tax amnesty atau pengampunan pajak. Para pengusaha itu, kata Ganjar, masih bertanya soal kerahasiaan data yang disampaikan, hingga kekhawatiran bahwa laporan pajak menjadi satu cara untuk menjerat pengusaha nakal. "Banyak yang bertanya pada saya, 'Pak Gub, apa ini bukan jebakan Batman?' Saya jawab, 'Enggak.' Terus ada lagi, 'Kalau diserahkan, nanti diungkit-ungkit enggak ya?' Saya jawab, 'Enggak bakal'," ujar Ganjar dalam acara sosialisasi pengampunan pajak di Semarang, Selasa (9/8/2016) malam. Acara sosialisasi itu juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Sebanyak 2.500 pengusaha hadir dalam acara yang sama. Ganjar mengatakan, para pengusaha juga masih bingung tentang cara repatriasi dan jaminan yang diberikan negara untuk memulangkan dananya ke Tanah Air. Atas pertanyaan itu, Ganjar menjawab diplomatis agar semua pertanyaan ditanyakan ketika sosialisasi tax amnesty digelar. Namun, dia memastikan bahwa pemerintah tidak akan mempertanyakan sumber uang itu berasal dari mana. "Tapi demikian, tetap masih bertanya, uang masuk bentuknya apa? Saya juga melaporkan, pengusaha yang ingin ikut pengampunan pajak ini malu," kata politisi PDI Perjuangan tersebut. Menurut Ganjar, para pengusaha malu karena ketika hendak konsultasi pengampunan pajak bersandingan dengan masyarakat umum sehingga sungkan dilihat banyak orang. Hal demikian secara psikologis dinilai bisa membantu, jika diberi ruang privat. "Negara memanggil bapak-ibu untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Ini tidak ada korelasi dengan KPK yang mencari-cari. Ini sekalian pemutihan pajak," kata dia. Ganjar mengusulkan agar dana yang terkumpul dari program pengampunan pajak itu juga bisa digunakan untuk kepentingan riset. Pendanaan riset yang cukup akan membuat negara peluang perubahan menjadi lebih cepat. Presiden Joko Widodo menanggapi sekilas titipan pertanyaan dari Ganjar. Namun, Presiden menggarisbawahi bahwa perlambatan ekonomi tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. "Ada dari 10 persen menjadi 5 persen, 5,5 persen menjauh 4 persen, ada yang minus. Dari 3 persen jadi 0,5 persen, ada juga minus 6 sampai 7 persen. Ini ketidakpastian ekonomi, tapi juga ketidakstabilan politik," kata Jokowi. Penulis: Kontributor Semarang, Nazar Nurdin