REDAKSIRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Pencairan dana gaji dan tunjangan guru Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau dibayarkan secara manual (tidak melalui rekening bank).

  

   Padahal, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) telah melakukan kerjasama dengan Bank Riau untuk mempermudah sistem pembayaran sekaligus sebagai atribut pembantu untuk mengontrol pemasukan serta pengeluaran keuangan Pemkab Inhil.

  

   Gaji dan segala tunjangan guru di Kabupaten Indragiri Hilir tersebut sudah seharusnya dibayarkan melalui Kartu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Elektronik (KPE) yang telah dibuat oleh bank bersangkutan, namun sejauh ini pihak Dinas Pendidikan Inhil yang saat ini dijabat oleh Syaifuddin kerap melakukan pembayaran tersebut secara langsung (tidak melalui KPE).

  

   Hal ini dibuktikan dengan pembayaran gaji guru 13 dan 14 yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Inhil pada hari ini, Rabu (29/6/2016), masih dilakukan secara manual.

  

   Terkait dengan persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inhil, Syaifullah mengaku tidak mengetahui bahwa stafnya telah melakukan pencairan secara manual tersebut.

  

   "Saya baru tahu sekarang, saya baru pulang dari Pekanbaru. Nanti saya tanya sama bendahara," ucapnya singkat, Rabu (29/6/2016).

  

   Sebelumnya, para Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah mengeluhkan sistem pembayaran gaji 13 dan 14 oleh Dinas Pendidikan yang masih manual.

  

   Apalagi, untuk melayani 8 kecamatan dalam satu hari di ruangan sebesar 6 x 6 meter, itupun ruang gerak yg bisa dipakai orang tak lebih dr 10 meter persegi.

  

   "Biasanya dipakai aula yg ada di bagunan sebelah dekat ruang pengawas. Sedangkan disana pun masih berdesak desakan, apalagi diruangan yang dipergunakan sekarang. Kasihan para kepsek dan bendaharawan berdesak desakan, mana puasa lagi," ungkap salah seorang guru berinisial Zn, Rabu (29/6/2016).

  

   Dikatakannya, padahal untuk pembayaran tersebut bisa melalui rekening bank.

  

   "Kenapa tidak melalui rekening seperti kesra. Lagi pula dengan pembayaran manual dengan mengambil uang di Tembilahan berbahaya bagi Kepsek yang jauh dari Tembilahan," katanya.

  

   Bahkan, menurut Zn ada salah seorang kepala UPTD yang juga mengeluhkan cara pembayaran manual tersebut.

  

   "Kalau lambat gini saya khawatir dengan keselamatan anggota saya balek ke daerah, nak bermalam tambah biaya, kalau balek kemalaman di jalan, bisa berbahaya" kata Zn menirukan ucapan kepala UPTD tersebut.