PLTU tersebut seharusnya sudah beroperasi di akhir 2014 atau di 2015 yang lalu, namun hingga memasuki tahun 2016 ini, proses pembangunannya pun belum juga kelar.
Anggota Komisi III ini pun menegaskan, jika pihak PLN tidak ingin dicap sebagai pemberi harap palsu (PHP) kepada masyarakat, maka apa yang sudah disepakati haruslah kerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
"Kemarin dalam hearing (Komisi III DPRD Inhil bersama Manjer PLN yang baru, red) pihak PLN menyebutkan bahwa bobot pekerjaan sudah 68 % dan akan beroperasi pada tahun 2017," ungkapnya, Rabu (09/03/16).
Menurut penyampaiannya, masyarakat di Kota Tembilahan memang sangat bergantung terhadap pasokan listrik, oleh karena itu, ia meminta kepada pihak PLN untuk meningkatkan kinerjanya agar keluhan masyarakat tentang listrik bisa dihilangkan.
"Listrik menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, selama ini PLN belum bisa memberikan pelayanan yang baik ataupun maksimal kepada masyarakat, jadi kita minta jangan lagi memberi PHP kepada masyarakat," tegasnya.
Politisi partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Inhil ini juga berharap, dengan beroperasinya PLTU tersebut nantinya, segala kebutuhan listrik masyarakat bisa terpenuhi.
"Semoga dengan beroperasinya PLTU parit 23 itu nantinya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Tembilahan khususnya akan kebutuhan listrik," Pungkasnya (Adv)