REDAKSIRIAU.CO.ID, PEKANBARU – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengatakan bahwa maklumat Kapolri soal FPI hanya akan memperburuk citra Polri. Maklumat ini, kata Fadli, juga bisa dianggap menghambat demokrasi dan penegakan HAM.
Fadli juga mengatakan seharusnya maklumat Kapolri tersebut dicabut.
“Maklumat ini hanya akan memperburuk citra Polri n bisa dianggap sbg penghambat demokrasi n penegakkan HAM. Memang seharusnya dicabut,” tulis Fadli di akun twitternya, @fadlizon, Sabtu 2 Januari 2021.
Salah satu poin yang disorot dalam maklumat Kapolri nomor Mak/1/I/2021 tersebut adalah adalah pasal 2d, yang isinya menyatakan: “Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial”.
Sebelumnya, insan pers Indonesia yang diwakili beberapa organisasi pers juga menolak dan meminta Kapolri mencabut maklumat larangan penyiaran informasi Front Pembela Islam (FPI).
Insan pers ini diwakili oleh Asosiasi Jurnali Indonesia (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), yang dituangkan dalam pernyataan sikap pada Jumat, 1 Januari 2020.
Insan pers menilai maklumat ini berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat negara demokrasi yang menghargai masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi.
Insan pers juga menilai maklumat Kapolri ini mengancam tugas jurnalisme, karena tugas utamanya adalah mencari dan menyebarkan informasi, termasuk tentang FPI. Tugas jurnalisme ini telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers.
Para insan pers juga mendesak Kapolri segera mencabut maklumat ini, karena tak sesuai dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan UU Pers.
Bertuahpos.com