REDAKSIRIAU.CO.ID, ROKAN HILIR - Pememerintah Kabupaten Rokan Hilir sukses meraih Pengharagaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementrian Keuangan RI melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau atas laporan LKPD tahun 2018. Penghargaan yang diterima pada 29 Oktober 2019 merupakan hari bersejarah dalam perjalanan pengelolaan keuangan daerah Rokan Hilir, dalam kepemimpinan Bupati Suyatno, AMP, Wakil Bupati Drs. Djamiludin dan Sekda Drs. Surya Arfan, M.Si
Gubernur Riau mengapresiasi Kabupaten Rokan Hilir yang telah mendapatkan WTP atas LKPD tahun 2018. "Semoga ini menjadi motivasi untuk menambah anggaran kedepannya dan lebih berbuat maksimal," katanya.
Bupati Rohil mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan ini. Sebab dikatakan Suyatno, penghargaan yang diraih ini sangat dinanti-nantikan oleh Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, termasuk juga Pemkab Rokan hilir yang telah berhasil meraih opini WTP. Hal tersebut berkat Satker-satker menyajikan laporan keuangan termasuk masalah aset.
"Saya tidak pernah membayangkan, 19 sudah berlalu sejak Rokan Hilir berdiri menjadi kabupaten, baru di tahun 2019 dapat meraih WTP", tutur H. Suyatno.
Suyatno menjelaskan, dibanding dengan kabupaten dan kota di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir yang paling terlambat meraih WTP, bahkan tahun ini untuk yang perdana mendapat WTP.
"Kedepan WTP yang sudah didapatkan agar dipertahankan dengan berkerjasama masing-masing OPD dan Satuan kerja, tanpa keseriusan itu mustahil meraih penghargaan WTP tersebut", pungkas Suyatno dengan rasa gembira.
Bupati Rohil bersama Gubernur Riau dan Kepala Daerah penerima penghargaan Opini WTP dari BPK Perwakilan Riau
Bupati juga memberikan apresiasi kepada staf bagian pengelolaan aset daerah di BPKAD yang bekerja keras dalam mendata aset-aset yang ada di Rohil sehingga meriah WTP. Diakuinya, gagalnya Rohil mendapat WTP kerana persoalan aset yang tak kunjung selesai. Untuk itu ia meminta kepada Sekda agar para pegawai pengelolaan aset ditingkatkan tunjangannya.
"Kepada OPD, Camat dan Lurah kinerja harus ditingkatkan sehingga rohil kembali meraih WTP pada 2020 untuk yang kedua kalinya," ujar Suyatno.
Kedepannya Bupati merencanakan akan membangun gedung arsip dan hangar agar arsip-arsip yang ada dapat tersimpan. Begitu juga pembangunan hangar agar kendaraan roda 4 dan roda 2 yang sudah tidak terpakai atau beroperasi lagi terparkir dengan rapi.
"Selama ini arsip-arsip banyak berhilangan karena dicuri, padahal arsip itu sangat penting. Begitu juga dengan kendaraan roda 4 yang tak dipakai lagi terparkir sembarang, Dengan dibangun hangar nantinya jadi tidak menjadi perbincangan publik lagi," Ujarnya
Pemkab Rokan Hilir menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru pada jumat (29/3/2019) dilakukan Wakil Bupati Drs. H. Jamiludin, wujud tanggung jawab pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah untuk diaudit dan diperiksa.
Menurut Wabup Jamiluddin, pentingnya menyerahkan LKPD kepada BPK sebagai bentuk rasa tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah serta menciptakan transparansi dalam penggunaan dana.
"Karena dana yang kita gunakan bersumber dari rakyat maka pemakaian dana tersebut harus benar maksimal dan tepat sasaran serta didukung pertanggungjawaban yang valid, karena kita berharap untuk bisa meraih WTP di kemudian hari," Ungkpanya
Wakil Bupati Rohil Drs. H.Jamiludin menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru pada jumat (29/3/2019)
Kepala BPK Perwakilan Riau Ipoeng Anjar Wasita pada saat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil pada (29/3/2019) lalu, menyampaikan bahwa pemeriksaan ditekankan tentang pengelolaan dana desa untuk pembinaan dan pengawasan, mengenai aset dan pemberian hibah harus sesuai aturan dan perundangan, Taspen, BPJS, serta pelaksanaan pembayaran non tunai dan pengakuan hutang tahun sebelumnya atau tunda bayar.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Provinsi Riau, Bakhtaruddin yang turut hadir menyaksikan pemberian pengahrgaan opini WTP kepada Daerah-daerah yang menerima, menyampaikan bahwa penghargaan WTP diberikan setelah laporan keuangan daerah lolos verifikasi BPK karena dinilai berkualitas dengan tata kelola keuangan yang baik.
"Penghargaan ini diberikan sebagai wujud dari good clean government," kata Bakhtaruddin. (Adv)