REDAKSIRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengggelar hearing dengar pendapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Inhil, Serta Bidang Fisik Bappeda Inhil, Jumat (04/08/2017).

Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi III Iwan Taruna, Wakil ketua Edy Harianto Sindrang, Sekretaris Asnawi, Anggota Komisi Zulbahri, Muhamad Sabit, Samino, Adi Candra, dan Rahman.

Tujuan para Wakil Rakyat memanggil OPD terkait tersebut untuk membahas lambannya kinerja Pemda Inhil di tahun 2017 ini yang sudah masuk pada kuartal ketiga, terutama soal serapan anggaran dan progres fisik yang bersumber pada APBD Inhil tahun 2017.

Dikatakan Ketua Komisi III, Iwan Taruna, hingga Agustus ini progres pembangunan fisik APBD Inhil 2017 baru mencapai 22 persen.

"Itupun progresnya tak jelas yang mana, masyarakat bisa liat di lapangan kegiatan yang bersumber dari APBD Inhil yang mana yang sudah berjalan, ga ada. Kegiatan yang sudah berjalan itu kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Propinsi Riau," jelas Iwan Taruna.

Pihak Legislator, selaku pengawas eksekutif sangat menyayangkan persoalan yang hampir setiap tahun terjadi, selalu saja kegiatan pembangunan terlambat dan dilakukan diujung tahun.

Dewan menilai, Bupati Inhil selaku pimpinan tidak belajar dari kesalahan sebelumnya, padahal setiap awal tahun Bupati selalu menyampaikan komitmennya secepat mungkin melaksanakan kegiatan pembangunan.

Lagi dan lagi hingga diujung masa jabatannya statemen Bupati Wardan terbantahkan dengan fakta lambatnya dimulai proses pekerjaan.

"Kita tidak ingin pengalaman tahun sebelumnya dengan pembangunan yang menelan dana yang sangat besar tapi hasil yang di harapkan masyarakat tidak sesuai. Pak Bupati harus fokus dong,  yang diurus dan diekspos itu kegiatan yang bersumber dari APBD Inhil, bukan yang bersumber dari dana yang lain, yang wajib dulu di urus," ujar Iwan Taruna.

Iwan Taruna berharap, Bupati tegas terhadap OPD-OPD yang belum melaksanakan kegiatan sampai hari ini atau OPD yang masih minim progres.

"Kita minta kepada bupati untuk mengevaluasi dan beri sanksi tegas kepada OPD yang lamban, karena bukan hanya tahun ini yang terlambat sebelum-sebelumnya juga begitu, saya rasa Pak Bupati sudah paham dengan karakter masing-masing pejabatnya, jangan terlalu di manja," singgung Iwan.

Kembali ditegaskan Iwan, kegagalan para OPD akan berdampak pada kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Kita akan memasuki bulan musim penghujan, kita khawatir kegiatan fisik ini banyak terkendala dan hasilnya banyak yang tidak sesuai, dengan yang kita harapkan" tandas Iwan Taruna.

Terakhir, Iwan Taruna menegasnya hendaknya Bupati fokus dan serius mengurusi kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersumber pada APBD Inhil agar serapan dan hasil pekerjaan sesuai dengan target dan harapan.

“Fokus dan serius menggarap pekerjaan APBD Inhil, secepatnya kita gesa pekerjaan rumah kita yang masih banyak menumpuk,” tandas Iwan Taruna. (ADV)