"Harusnya Pemprov Riau banyak belajar dari masalah-masalah sebelumnya. Ritos menjadi bukti nyata bahwa proses pembangunan di Provinsi Riau dilakukan dengan cara tidak sehat dan tidak sesuai dengan prosedur," kata Ardiastuti, Mahasiswa dari UIN Suska Riau, kepada bertuahpos.com, Selasa (15/11/2016).
Dia menambahkan, terbenturnya masalah hukum dalam menjalan proses pembangunan di Riau, tidak hanya untuk Ritos saja. Namun ada banyak kasus pembangunan lain yang menyeret sejumlah pejabat ke ranah hukum.
Bentuk protes yang dilakukan berbagai pihak, sudah dilayangkan sejak kabar rencana pembangunan Ritos akan didengung-dengungkan. Menurut dia, masalah seperti ini harusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk merencanakan pembangunan yang baik, bukan berdasarkan keinginan semata.
Hal sama juga disampaikan oleb Hafis, salah seorang aktifitas di kampus itu. Menurut dia, mangkraknya pembangunan Ritos harus segera diatasi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Mengingat ada banyak kepentingan publik yang terabaikan karena mangkraknya bangunan itu.
"Nilai budaya sudah musnah. Kawasan MTQ rusak, dan sampai sekarang belum juga ada solusi perbaikan. Padahal tenpat ini dulunya sering menjadi tempat pertemuan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan intelektual," tambahnya.
Hingga saat ini, pembangunan Ritos masih mangkrak. Banguna yang menghabiskan 3,5 hektar lahan Purna MTQ itu tidak jelas kelanjutan pembangunannya. Harapan Pemprov Riau akan dapat keuntungan lebih dari pusat hiburan ini ternyata malah menjadi sebuah pemborosan.
