REDAKSIRIAU.CO.ID, BENGKALIS – DPRD Bengkalis mendapat kunjungan dari masyarakat Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir untuk melakukan audiensi mengenai permasalahan kerusakan rumah-rumah akibat getaran yang ditimbulkan ULPLTG/MG Duri, pada Selasa (16/11/2021).
Masyarakat pada saat itu berterima kasih atas ketersediaan waktu pimpinan dan anggota DPRD di tengah kesibukan di komisi masing-masing. Kedatangan perwakilan masyarakat Desa Balai Pungut diakui mereka karena ingin membahas beberapa opini dan isu yakni mengenai antisipasi dari efek kebisingan operasional ULPLTG/MG Duri, ketenaga kerjaaan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
Disampaikan Wakil Ketua DPRD Syahrial, bahwa komisi I dan II telah melakukan rapat-rapat bersama instansi terkait dan kunjungan ke PLN Provinsi Riau untuk meminta penyelesaian terkait masalah ini dan solusi yang diberikan perusahaan yaitu dengan pembangunan beton yang dipercaya efektif dapat mengurangi kebisingan dan vibrasi.
“Yang dipermasalahkan adalah penanganan rumah-rumah yang retak, PLN berkomitmen untuk mengganti, tetapi masyarakat mempermasalahkan perbaikan yang tidak maksimal,” kata Syahrial.
Syahrial bersama ketua komisi lain yang hadir seperti Ketua Komisi I Zuhandi, Ketua Komisi II Ruby Handoko, Ketua Komisi III H. Adri, Ketua Komisi IV Febriza Luwu beserta beberapa anggota lainnya sepakat mengusulkan pembentukan tim teknis dari Pemerintah Daerah yang terdiri dari PUPR, DLH, BPBD, dan Tapem. Kemudian tim dari DPRD untuk mengawal penyelesaian masalah ini di lapangan.
“Dinas PUPR sebagai leading karena dinas bisa melihat dan menilai jumlah kerugian yang seharusnya bisa diganti oleh pihak PLN agar masyarakat merasa ada keadilan yang diberikan kepada mereka,” ujar Syahrial.
Menyinggung masalah tenaga kerja, anggota Komisi I Sanusi mengatakan Komisi I sudah menyampaikan kepada perusahaan bahwa sudah waktunya masyarakat daerah diberikan ruang. Seharusnya pihak manajemen memperhatikan hal ini, jika ada di buka lowongan pekerjaan masyarakat diberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan.
Al Azmi selaku dewan dari Dapil Pinggir dan Mandau mengharapkan siapapun dalam bentuk apapun pekerjaannya serta siapapun yang mengelola diminta pihak-pihak yang berkenaan betul-betul mengerjakan dengan sempurna.
“Diminta kepada OPD terkait untuk serius dan fokus menyelesaikan masalah ini, karena hal ini urgensi masyarakat,” ujarnya.
Selaku Pimpinan Syahrial meminta sebelum tim di DPRD dibuat, Komisi I dan Komisi II dapat turun bersama-sama ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada. “Setelah itu, baru disampaikan ke masyarakat bahwa masalah ini ditindaklanjuti sehingga komunikasi berjalan dengan baik,” ujarnya lagi.
“Permasalahan ini diharapkan dapat segera selesai dan pihak dinas melaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati terkait tindak lanjut permasalahan ini,” tutup Ketua Fraksi Golkar ini.
bertuahpos.com
lain yang hadir seperti Ketua Komisi I Zuhandi, Ketua Komisi II Ruby Handoko, Ketua Komisi III H. Adri, Ketua Komisi IV Febriza Luwu beserta beberapa anggota lainnya sepakat mengusulkan pembentukan tim teknis dari Pemerintah Daerah yang terdiri dari PUPR, DLH, BPBD, dan Tapem. Kemudian tim dari DPRD untuk mengawal penyelesaian masalah ini di lapangan.
“Dinas PUPR sebagai leading karena dinas bisa melihat dan menilai jumlah kerugian yang seharusnya bisa diganti oleh pihak PLN agar masyarakat merasa ada keadilan yang diberikan kepada mereka,” ujar Syahrial.
Menyinggung masalah tenaga kerja, anggota Komisi I Sanusi mengatakan Komisi I sudah menyampaikan kepada perusahaan bahwa sudah waktunya masyarakat daerah diberikan ruang. Seharusnya pihak manajemen memperhatikan hal ini, jika ada di buka lowongan pekerjaan masyarakat diberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan.
Al Azmi selaku dewan dari Dapil Pinggir dan Mandau mengharapkan siapapun dalam bentuk apapun pekerjaannya serta siapapun yang mengelola diminta pihak-pihak yang berkenaan betul-betul mengerjakan dengan sempurna.
“Diminta kepada OPD terkait untuk serius dan fokus menyelesaikan masalah ini, karena hal ini urgensi masyarakat,” ujarnya.
Selaku Pimpinan Syahrial meminta sebelum tim di DPRD dibuat, Komisi I dan Komisi II dapat turun bersama-sama ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada. “Setelah itu, baru disampaikan ke masyarakat bahwa masalah ini ditindaklanjuti sehingga komunikasi berjalan dengan baik,” ujarnya lagi.
“Permasalahan ini diharapkan dapat segera selesai dan pihak dinas melaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati terkait tindak lanjut permasalahan ini,” tutup Ketua Fraksi Golkar ini.
bertuahpos.com
